Gugatan Menolak Swastanisasi Air di Jakarta

Gugatan Warga Negara

Oleh Tama S. Langkun

“Nah, itulah yang membuat kenapa sampai sekarang belum clear karena masih ada LBH itu. Kalau LBH sudah mencabut gugatannya, bisa masuk kita,”

Penggalan pernyataan tersebut diambil dari pemberitaan pengambilalihan Palyja via kompas.com tertanggal 25 Maret 2014 pukul 12.17 WIB.

Jika benar pernyataan tersebut merupakan sikap Jokowi, maka bisa disimpulkan bahwa Jokowi belum sepenuhnya memahami substansi gugatan KMMSAJ (Koalisi Masyarakat Sipil Menolak Swastanisasi Air Jakarta). Sekaligus menunjukan sikap inkonsisten Jokowi dalam menyoroti pengelolaan air di Jakarta.

Inkonsisten? Mengapa? Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013, Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) ditemui Gubernur DKI Jakarta bersama dengan Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kepala Biro Perekonomian Setda Propinsi DKI Jakarta di Balai Kota juga Direktur Utama PD PAM Jaya di Jalan Merdeka Selatan No.8-9, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) menyampaikan secara langsung tuntutannya kepada Gubernur DKI Jakarta Ir. Joko Widodo untuk membatalkan kontrak konsensi swastanisasi air Jakarta yang telah berlangsung selama 16 tahun secara tertutup dan merugikan.

Responnya? Gubernur DKI Jakarta menyatakan setuju 100 persen dengan tuntutan KMMSAJ untuk membatalkan kontrak dengan swasta asing dan menyampaikan hal-hal berikut :

Pertama, untuk membatalkan kontrak perlu dikaji implikasi hukumnya dan bagaimana menghadapinya.

Kedua, permasalahan air pada pokoknya ada di perjanjian kerjasama antara PAM dengan Swasta Asing. Perjanjian tersebut membuat Pemda tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi ada pembagian wilayah pengelolaan air Jakarta kepada Swasta dimana Wilayah Barat Jakarta ditangani oleh PT. PAM LYONNAISE JAYA (PALYJA) dan Wilayah Timur Jakarta ditangani oleh PT. AETRA AIR JAKARTA.

Ketiga, sebenarnya Pemerintah Daerah DKI Jakarta mampu mengelola sendiri air di Jakarta terlebih DKI mempunyai APBD yang cukup besar.

Keempat, Jokowi memerintahkan agar PAM Jaya menyerahkan dokumen konsesi antara PAM Jaya dengan PT. PAM LYONNAISE JAYA (PALYJA) dan PT. AETRA AIR JAKARTA dan Audit BPKP kepada KMMSAJ sebagaimana putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Kelima, meminta jajarannya untuk memperhatikan gugatan warga negara (CLS) yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena sangat penting bagi langkah selanjutnya.

Jika kembali mengingat pertemuan tersebut, aneh rasanya apabila Jokowi menuduh LBH/KMMSAJ menghambat pembelian saham.

Posisi Gugatan KMMSAJ

Terhitung telah 1 tahun 3 bulan waktu yang berlalu pasca Notifikasi Gugatan Swastanisasi Air Jakarta di layangkan oleh TIM ADVOKASI AIR kepada Pemerintah pada 14 September Tahun 2011. Sampai dengan hari ini, peringatan warga Jakarta melalui notifikasi TIM ADVOKASI AIR kepada Negara cq. pemerintah terkait penolakan swastanisasi air tidak digubris. Pemerintah memilih terus melanggengkan status quo swastanisasi pengelolaan layanan air di Propinsi DKI Jakarta yang bermula dari Perjanjian Kerjasama (PKS) Antara PDAM DKI Jakarta dengan swasta pada masa Orde Baru.

Apa masalahnya? Terdapat Empat (4) alasan utama mengapa warga mengugat Citizen Law Suit (CLS) Swastanisasi Air di Jakarta dan menuntut pemerintah menghentikan swastanisasi air di Jakarta, diantaranya adalah : (1) Adanya berbagai pelanggaran terhadap konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam penyusunan PKS Swastanisasi Air, (2) Kerugian yang diderita warga Negara akibat pengelolaan swasta, tidak terpenuhinya hak atas air warga Negara, khususnya bagi yang tidak mampu; (3) Indikasi dugaan korupsi dan (4) adanya kerugian Negara.

Kerugian? Ya, PAM terus merugi dan harga air di Jakarta terlalu mahal. Simulasi keuangan yang dilakukan PAM Jaya menunjukkan, jika kerjasama terus dilanjutkan sampai tahun 2022 maka pada saat itu PAM Jaya/Pemprov DKI akan berhutang kepada swasta sebanyak Rp 18,2 triliun. Hutang yang tidak masuk akal ini timbul karena Jakarta menganut sistem tidak lazim, yakni operator swasta dibayar dengan imbalan yang nilainya disesuaikan setiap enam bulan sementara pelanggan membayar tarif yang tentunya tidak bisa dinaikkan setiap enam bulan. Karena imbalan tiap enam bulan naik sementara tarif tidak, maka timbul kekurangan bayar kepada swasta yang kemudian diperhitungkan sebagai hutang Pemprov kepada swasta. Jika ingin tidak memiliki hutang maka gubernur harus selalu menaikkan tarif air sesuai dengan nilai imbalan yang dipatok swasta.

Situasi ini sulit diterima akal sehat, bagaimana mungkin sebuah entitas yang sudah menyerahkan lahan bisnisnya untuk digarap pihak lain termasuk menyerahkan kewenangan menerima pembayaran dari pelanggan dan tinggal memiliki fungsi pengawasan tapi terus membukukan hutang baru. Laporan Keuangan Palyja 2011 secara jelas menunjukkan hal ini, Laba Palyja tahun itu Rp 230 miliar dan PT Aetra Rp 158 miliar, sementara PAM Jaya selaku pengawas justru terus merugi karena mendapat tambahan utang yang timbul akibat kerjasama.

Besar tingkat keuntungan yang dipatok swasta memang tinggi, yakni 22 persen, jauh diatas Peraturan Menteri Dalam Negeri yang hanya membolehkan keuntungan wajar perusahaan air minum sebesar 10 persen. BPKP dan Universitas Indonesia pun telah mengeluarkan rekomendasi yaitu sekitar 14 persen, tetapi pihak swasta ngotot pada angka 22 persen. Skema pendanaan yang selalu dipilih swasta melalui pinjaman komersial juga menambah beban usaha yang menambah tinggi nilai imbalan.

Tidak ada pilihan Negara harus berdaulat atas air. Gugatan warga Negara kepada Negara ini adalah hak warga untuk menuntut tanggung jawab Negara yang telah abai dan lalai untuk menjalankan kewajibannya mengelola air secara mandiri serta memastikan pemenuhan hak atas air warga Negara sebagaimana amanat konstitusi.

Oleh karena itu, hari ini Warga Negara khususnya Warga Jakarta yang tergabung dalam Koalisi KMMSAJ, menuntut kepada Negara, dalam hal ini ada 9 (sembilan) pihak. Yaitu; (1) Presiden Republik Indonesia. (2) Wakil Presiden Republik Indonesia, (3) Menteri Pekerjaan Umum, (4) Menteri Keuangan, (5) Gubernur Provinsi DKI Jakarta, (6) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, (7) Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi DKI Jakarta cq. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi DKI Jakarta, (8) PT. PAM Lyonnaise Jaya, (9) PT. Aetra Air Jakarta.

Apa yang KMMSAJ harapkan? Ada banyak hal. Tetapi, yang utama adalah meminta pihak swasta menyerahkan kewenangan pengelolaan air Jakarta kepada Pemerintah DKI. Dan, pengadilan membatalkan PKS (Perjanjian Kersa Sama) tertanggal 6 Juni 1997 yang diperbaharui dengan PKS tanggal 22 Oktober 2001 yang tetap berlaku dan dijalankan hingga saat ini.

Berdamai lantas cabut gugatan?

Dalam perjalanannya, para pihak tergugat mengajukan tawaran damai, KMMSAJ diminta hentikan Gugatan. Alasannya, ada rencana pembelian saham PT. Jakpro dan PT. Jaya terhadap saham PT. Palyja, yang mana rencana pembelian kedua perusahaan tersebut menggunakan dana APBD DKI ratusan miliar.

Pertanyaannya yang sederhana untuk Jokowi. Apakah dengan melakukan pembelian saham lantas menjawab tuntutan KMMSAJ? Jika benar Jokowi menginginkan kita mecabut gugatan, apa jaminannya buat masyarakat Jakarta? Jika benar Jokowi dekat dengan masyarakatnya, kenapa tidak langsung berkomunikasi dengan KMMSAJ?

***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *