Setahun menjelang pentas pemilihan Gubernur Jakarta. Bursa kandidat calon Gubernur telah ramai menghiasi pemberitaan. Meskipun pencalonan belum resmi, sudah ada sederet nama beken yang menyatakan kesediaannya di muka publik. Sebut saja seperti Yusril Ihza Mahendra, Ahmad Dhani, dan calon dari petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dan yang tidak kalah serunya, dalam pemberitaan tersebut juga mencuat issue pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan telah melakukan pembayaran atas pembelian tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras seluas 36.410 m², senilai Rp. 755,68 miliar. Pembayaran tersebut dilakukan kepada Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) pada tanggal 30 desember 2014. Rencananya, Pemprov DKI akan membangunan Rumah Sakit Jantung Khusus dan Kanker.

Atas pembelian tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi DKI menyimpulkan adanya potensi kerugian negara. Dalam audit setebal 17 halaman, BPK menyebutkan bahwa pembelian tersebut berpotensi kerugian Negara sebesar Rp 191,33 miliar.

Pada audit yang sama, BPK menjelaskan sekurangnya 6 (enam) penyimpangan dalam proses pembelian lahan. Pertama,penunjukan lokasi tanah senilai 755,68 miliar rupiah oleh Gubernur DKI tidak sesuai ketentuan. Kedua, Disposisi Gubernur DKI yang memerintahkan Bappeda DKI untuk menganggarkan dana pembelian tanah dalam APBN-P 2014 tidak sesuai ketentuan. Ketiga,Penetapan lokasi tanah tidak melalui proses studi kelayakan dan kajian teknis yang wajar dan terindikasi bersifat formalitas.Keempat, proses pembelian tanah dilakukan pada saat YKSW masih terikat perjanjian. Kelima, pihak YKSW menyerahkan fisik tanah tidak sesuai dengan yang ditawarkan sehingga mengakibatkan selisih harga tanah. Dan keenam, akta pelepasan hak dan pembayaran telah dilakukan oleh YKSW sebelum memenuhi kewajiban membayar tunggakan PBB sebesar 6,6 miliar rupiah.

Pertanyaan pentingnya adalah, apakah benar telah terjadi korupsi dalam pembelian lahan tersebut? Pertanyaan tersebut sebenarnya bisa terjawab, jika berhasil ditemukan perbuatan melawan hukum, potensi kerugian Negara dan intensi dari penyelenggara Negara dalam hal ini Pemprov DKI.

Perdebatan paling mendasar terletak pada perhitungan kerugian Negara. Menurut audit BPK, perhitungan kerugian Negara mendasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Pemprov DKI dianggap membeli tanah terlalu mahal. Angka kerugian Negara versi BPK merupakan selisih yang dapatkan dengan menggunakan acuan NJOP tahun 2013, yaitu Rp. 15,5 juta per meter persegi. Sedangkan pada saat pembelian dilakukan, Pemprov DKI menggunakan NJOP tahun 2014 yaitu Rp. 20,75 juta per meter.

Lantas mana yang benar? Sebagai tambahan informasi, pembelian dilakukan pada bulan Desember 2014. Sehingga, sudah selayaknya harga NJOP yang digunakan adalah harga tahun 2014. Di waktu yang bersamaan, KPK sudah melakukan telaah. Kesimpulan sementaranya, belum ada indikasi korupsi dalam kasus pengadaan lahan untuk Rumah Sakit Sumber Waras. KPK sudah memanggil sebanyak 33 orang untuk dimintai keterangan. Namun, KPK belum menemukan potensi penyalahgunaan wewenang dan niat jahat dalam kasus tersebut

Melihat perbedaan–perbedaan yang mendasar antara KPK, BPK dan Pemprov DKI. Ada baiknya menunggu proses yang sekarang sedang bergulir di KPK. Karena masih terlalu pagi untuk menilai ada atau tidaknya tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.***

Dipublish di www.antikorupsi.org

Sumber foto : tempo.co

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *