Secara keseluruhan, hasil pemantauan yang dilakukan oleh ICW (Indonesia Corruption Watch) menjelaskan fenomena yang memprihatinkan. Menjadi koruptor di Indonesia itu tuntutannya ringan, vonisnya ringan dan dendanya kecil. Padahal Indonesia dan negara – negara yang meratifikasi Konvensi PBB melawan korupsi (UNCAC) telah bersepakat bahwa, korupsi adalah kejahatan yang luar biasa.

( Laporan lengkap dapat dibaca di www.antikorupsi.org/ZG5 )

ICW secara rutin melakukan pemantauan terhadap seluruh putusan pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) di Indonesia. Pada tahun 2015 lalu, ICW berhasil pemantauan terhadap 524 perkara korupsi. Menariknya, sebanyak 461 terdakwa (81,7%) dinyatakan bersalah atau terbukti melakukan korupsi. Namun, rata – rata vonis untuk koruptor selama tahun 2015 hanya 26 bulan (2 tahun 2 bulan penjara). Jika dibandingkan dengan rata – rata tahun sebelumnya, vonis terhadap pelaku korupsi dapat dikatakan menurun. Pada tahun 2014 lalu misalnya, rata – rata vonis 32 bulan (2 Tahun 8 Bulan).

Lebih lanjut, dari putusan yang berhasil diidentifikasi, ICW mengklasifisikan 4 (empat) kategori. Pertama, vonis yang dianggap berat. Yaitu penjatuhan vonis dengan pidana penjara diatas 10 tahun. Ada terdapat sekitar 3 putusan, atau 0,7%. Kedua, vonis yang dianggap sedang. Yaitu pidana penjara yang dijatuhkan di rentang pidana 4 sampai 10 tahun. Ada sekitar 56 putusan, atau 9,9%. Ketiga, vonis yang dianggap ringan, yaitu penjatuhan pidana diantara 1 sampai 4 tahun. Pertimbangannya, dalam UU Tipikor, pidana minimal yaitu 1 tahun sampai 4 tahun. Ada sekitar 401 orang, atau 71,1%. Kategori ini merupakan penjatuhan pidana yang paling sering di temukan.

Dan keempat, pemberian vonis bebas. Tercatat sekitar 68 putusan, atau 12,12%. Terkait dengan hal ini, pemantauan ICW juga menjelaskan bahwa Pengadilan Tipikor Banda Aceh merupakan yang paling banyak memberikan vonis bebas.

Pada sisi penjatuhan denda, 309 terdakwa hanya dijatuhi denda rentang Rp 50 Juta. Jika mengacu pada pasal 3 UU Tipikor, denda ini merupakan batas minimal.

Hal lain yang juga penting untuk menjadi perhatian adalah kecenderungan Jaksa Penuntut umum untuk memberikan tuntutan. Pemantauan ICW menyebutkan bahwa, rata – rata penuntutan perkata korupsi adalah 42 bulan, atau 3 tahun 6 bulan. Kondisi ini tentu akan mempengaruhi vonis yang akan diberikan oleh Majelis Hakim. Sulit rasanya bagi hakim untuk memberikan hukuman maksimal, jika penuntut umum menuntut minimal.

Hasil pamantauan ICW seharusnya menjadi refleksi bagi Penuntut Umum dan Mahkamah Agung. Perlu ada penyeragaman perspektif di kalangan hakim dalam melihat dampak yang ditimbulkan akibat korupsi. Kejaksaan harus memberikan tuntutan diatas rata – rata pidana biasa, dan hakim tipikor harus memberikan hukuman yang berat jika terbukti bersalah. Bukankah Negeri ini menganggap korupsi adalah kejahatan yang luar biasa? Jika ya, lantas mengapa hukumannya biasa – biasa saja?***

 

Diterbitkan di www.antikorupsi.org

(sumber foto : www.metronews.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *