Cerita gratifikasi yang diberikan oleh perusahaan farmasi obat kepada dokter semakin menguat. Menurut pemberitaan Tempo, ada kolusi antara perusahaan farmasi dan dokter ketika meresepkan obat-obat tertentu kepada pasien. Pertanyaan besar yang timbul di masyarakat adalah, bisakah dokter dijerat dengan Undang – undang tindak pidana korupsi?

Berdasarkan pemberitaan, PT. Interbat diduga menggelontorkan duit hingga Rp 131 miliar dalam tiga tahun, yaitu sejak 2013 hingga 2015. Uang itu diberikan kepada para dokter. Tujuannya, diduga agar dokter meresepkan obat-obatan produksi Interbat. Uang tersebut diduga mengalir ke setidaknya 2.125 dokter dan 151 rumah sakit yang tersebar di lima provinsi. Yaitu Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Data yang dimiliki Tempo menunjukkan seorang dokter bisa menerima uang dari Rp 5 juta sampai Rp 2,5 miliar.

Penjeratan perbuatan Gratifikasi diatur dalam pasal 12B dan 12C undang – undang Tipikor (tindak pidana korupsi). Pasal ini melarang pegawai negeri atau penyelenggara Negara dilarang menerima gratifiaksi. Jika menerima gratifikasi tersebut, maka dalam jangka waktu 30 hari penerima harus menyerahkannya kepada KPK. Jika tidak, maka penerimaan gratifikasi tersebut akan dianggap sebagai suap. Sanksi pidana dalam ketentuan ini paling singkat 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Namun, ada perdebatan yang muncul kemudian di masyarakat dan kalangan dokter. Apakah dokter bisa dikategorikan sebagai pegawai negeri sebagaimana dimaksud Undang – undang Tipikor?

Menurut Undang – undang Tipikor (pasal 1 ayat 2), yang dimaksud dengan pegawai negeri melingkupi beberapa kriteria. Pertama, pegawai negeri sebagaimana undang-undang tentang Kepegawaian. Kedua, pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Ketiga, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. Keempat, orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. Dan kelima, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Dengan bahasa yang sangat sederhana bisa dijelaskan bahwa, PNS tidak sama dengan pegawai negeri. Karena pegawai negeri memiliki makna yang lebih luas, termasuk PNS didalamnya.

Fokus pada kriteria kedua (pegawai negeri menurut KUHP), penafsiran pegawai negeri di Indonesia tidak hanya terbatas bagi siapa saja yang bekerja dan menerima uang atau penghasilan dari Negara. Tetapi juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum (pasal 92 KUHP). Prinsip dalam KUHP, pegawai negeri memenuhi syarat ; memangku jabatan umum, diangkat oleh kekuasaan umum, dan melaksanakan sebagian tugas negara atau alat kelengkapan negara (misal : pelayanan publik). Prinsip ini dikuatkan dengan putusan pengadilan/yurisprudensi sejak tahun 1915 (Arrest Hoge Raad tertanggal 30 januari 1911 dan 25 oktober 1915, halaman 1205 W.9861). Definisi pegawai negeri dalam UU Tipikor sangat luas. Sehingga subjek pegawai negeri bisa meliputi banyak pihak. Di belanda, supir trem saja masuk dalam kategori pegawai negeri (ambtenaar).

Undang – undang 29 tahun 2004, secara terperinci menjelaskan keterlibatan Negara dalam profesi dokter. Mulai dari posisi Konsil Kedokteran Indonesia yang bertanggung jawab kepada Presiden, registrasi dokter, izin praktik. Lebih detail lagi, menurut padal 20 ayat 1 Permenkes no. 2052/Menkes/Per/X/2011 ada 10 kewenangan yang dimiliki dokter setelah memiliki Surat Izin Prakter. Diantaranya, menegakan diagnosa, menulis resep obat dan alat kesehatan. Gampangnya, dokter tidak boleh mengambil tindakan medis termasuk memberikan resep jika tidak mendapatkan otoritas dari Negara. Artinya, dokter masuk dalam kategori pegawai negeri, terlepas dia PNS maupun Swasta (non-PNS).

Sebenarnya, khusus untuk lingkup Kemenkes (Kementerian Kesehatan) terdapat pengaturan yang lebih teknis. Mereka terikat dalam Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan) nomor 14 tahun 2014, tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Menurut ketentuan tersebut, Aparatur Kementerian Kesehatan sebenarnya memiliki keharusan untuk melaporkan segala bentuk gratifikasi yang dia terima.

Permenkes ini mendefinisikan Aparatur Kemenkes melingkupi pegawai negeri sipil, penyelenggara Negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai lain yang bekerja di lingkungan Kemenkes. Lantas, bagaimana dengan dokter? Juga termasuk. Karena dokter berada dalam lingkungan Kemenkes.

Poin utama dari Permenkes ini adalah melarang tegas Aparatur Kementerian Kesehatan untuk menerima gratifikasi yang dianggap suap. Yaitu, imbalan dari pemasaran sebuah produk (marketing fee), cash back untuk kepentingan pribadi, gratifikasi terkait pengadaan barang – jasa atau lainnya, dan sponsorship terkait dengan pemasaran atau penelitian suatu produk. Selain itu, Permenkes ini juga telah membentuk UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi) khusus di lingkungan Kemenkes. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

Ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia meletakan profesi dokter menjadi subjek yang bisa terjerat dengan delik korupsi, terlepas statusnya sebagai pegawai negeri sipil atau swasta (bukan PNS). Jika benar terdapat cukup bukti penerimaan gratifikasi, maka aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan KPK bisa melakukan proses hukum.***

 

Diterbitkan di www.antikorupsi.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *