Pada minggu ini terdapat 2 (dua) issue krusial yang menjadi sorotan dalam agenda pemberantasan korupsi. Pertama, pro dan kontra terkait dengan pengangkatan penyidik yang dilakukan sendiri oleh KPK. Dan kedua, terkait dengan kewajiban penyelenggara Negara untuk menyerahkan LHKPN.

Pada issue yang pertama, Wakil Presiden Jusuf Kalla berulang menegaskan bahwa rekrutmen penyidik independen KPK ilegal. KPK harus menaati KUHAP (kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana) yang menegaskan penyidik KPK harus diambil dari kepolisian dan kejaksaan. Dia juga menambahkan, jika KPK kekurangan penyidik, KPK bisa meminta sebanyak – banyaknya kepada Polri.

Hal ini merupakan implikasi dari dikabulkannya gugatan praperadilan mantan Dirjen Pajak, Hadi Poernomo (26/6). Hakim pemimpin sidang, Haswandi menyatakan penyidikan dan penyelidikan Hadi Poernomo, batal demi hukum, karena penyidik dan penyelidiknya sudah bukan anggota Polri maupun Kejaksaan.

http://www.tribunnews.com/nasional/2015/06/02/soal-penyidik-kpk-wapres-jk-ikut-uu

Perdebatan ini sebenarnya bukan hal yang baru. Melainkan sudah ada sejak polemik Polri menarik 20 penyidiknya yang tengah bekerja di KPK. Padahal para penyidik itu tengah menangani sejumlah perkara korupsi yang menjadi prioritas lembaga antikorupsi.

Usulan penggiat anti korupsi pada saat itu, meminta KPK untuk merekrut sendiri penyelidik dan penyidiknya. Harapannya, agar dikemudian hari KPK bisa lepas dari ketergantungan dari Kepolisian dan Kejaksaan. Selain itu, KPK tidak bisa diintervensi lewat cara – cara penarikan penyidik ketika sedang memproses kasus korupsi.

http://news.detik.com/read/2012/09/18/084821/2023377/10/rekrutmen-penyidik-independen-kpk-tak-boleh-ditunda?nd771104bcj

Istilah penyelidik dan penyidik independen diartikan sebagai sumber daya manusia yang bukan berasal dari Polri atau Kejaksaan untuk ditarik atau diangkat menjadi penyelidik dan penyidik KPK.

Penggiat anti korupsi meyakini, penyelidik dan penyidik independen bagi KPK, adalah pilihan yang paling masuk akal untuk kepentingan pemberantasan korupsi yang lebih efektif.

Ada beberapa landasan yang mendasari KPK bisa mengangkat penyelidik atau penyidiknya sendiri. Baik UU KPK, KUHAP ataupun Undang-undang tentang Kepolisian tidak
pernah mengatakan bahwa Kepolisian adalah satu-satunya penyidik tindak pidana. Bahkan di beberapa lembaga lain, seperti Pajak, Kehutanan, Bea Cukai, Pertambangan dan bahkan Lingkungan Hidup mengenal konsep Penyidik PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang juga bukan berasal dari Kepolisian.

Alasan lainnya, Undang – undang KPK bersifat Lex Specialis (UU khusus mengenyampingkan yang lebih umum). Artinya UU KPK mengenyampingkan KUHAP. Dimana dalam beberapa pasalnya menyebutkan KPK bisa mengangkat sendiri penyidiknya dan penyidik tersebut tidak berada dibawah koordinasi Kepolisian (independen).

Pada issue yang kedua, Jusuf Kalla mendapat reaksi yang cukup keras dari penggiat anti korupsi karena sikapnya yang membela langkah Kabareskrim Mabes Polri untuk tidak melaporkan LHKPN. Kalla memakluminya dengan alasan kekayaan Budi tak besar. Lagi pula, kata Kalla, Budi pernah melaporkan hartanya ketika menjabat Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo pada 2012.

Sikap Jusuf Kalla yang seperti ini sebenarnya tidak menguntungkan untuk citranya dalam kapasitas sebagai Wakil Presiden. Dalam pandangan yang lebih ekstrim, masyarakat menilai Jusuf Kalla dianggap anti – KPK.

http://nasional.tempo.co/read/news/2015/06/03/063671652/Inilah-Penyebab-Jusuf-Kalla-Dianggap-Anti-KPK

Sikap senada juga datang dari Kepala Polri Jenderal (Pol), Badrodin Haiti. Ia mengatakan bahwa tak mudah membuat laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Oleh karena itu, ia memaklumi bila Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso yang hingga saat ini belum menyerahkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, ia juga mengatakan, penyerahan LHKPN adalah hal yang mendesak. Pada hari ini, ia memanggil Budi Waseso untuk menanyakan perkembangan pembuatan LHKPN.

http://nasional.kompas.com/read/2015/06/03/22072441/Apa.Tanggapan.Kapolri.soal.Pernyataan.Budi.Waseso.Terkait.LHKPN.

Kewajiban untuk melaporkan LHKPN sebenarnya diatur secara rinci dalam 3 ketentuan. Pertama UU tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi. Dan ketiga, Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor (KEP. 07/KPK/02/2005) tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Pada intinya, ketentuan tesebut mewajibkan penyelenggara Negara untuk melakukan beberapa hal. Pertama bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat. Kedua, melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Dan ketiga, mengumumkan harta kekayaannya.

Apa akibat hukum jika tidak melaporkan LHKPN? Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

http://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/lhkpn/mengenai-lhkpn

 

[diterbitkan di www.antikorupsi.org]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *