Memeriksa Kepala Daerah terkait suatu perbuatan pidana butuh Izin Presiden? Come on. Tahun 2011 lalu, Putusan Mahkamah Konstitusi sudah menjawab pertanyaan tersebut. Intinya, Penegak Hukum seperti Polisi dan Jaksa, tidak membutuhkan izin Presiden untuk meriksa Kepala Daerah.

Putusan MK ini menjelaskan tentang pengujian Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (sebelum revisi) yang mensyaratkan izin Presiden terhadap pemeriksaan Kepala Daerah.

MK membatalkan persyaratan tersebut, kecuali tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan kepala daerah. Penegak hukum butuh persetujuan tertulis dari Presiden. Apabila persetujuan tertulis tidak diberikan Presiden, maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan, proses penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan dapat langsung dilakukan.

Ada 2 (dua) argumentasi menarik untuk kita ketahui.

Pertama, bahwa UUD 1945 telah mengadopsi prinsip-prinsip equality before the law atau persamaan di depan hukum, sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum “;

Bahwa baik Pasal 27 ayat (1) maupun Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah sejalan dengan prinsip equality before the law yang sudah diakui secara universal, sebagaimana dipikirkan oleh para filusof mulai abad pencerahan hingga abad 18 dan juga telah dipraktikkan di negara-negara lain.

Kedua, Bertentangan Dengan Prinsip Non Diskriminatif. Pasal 36 Undang-Undang Pemda yang memberikan perlakukan yang berbeda atau diskriminatif antara warga negara dengan kepala daerah ketika menghadapi proses hukum bertentangan dengan prinsip non diskriminatif sebagaimana di atur dalam Pasal 28I ayat (2)) UUD 1945 ;

Pasal 28I ayat (2): Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Bahwa setiap orang berhak atas persamaan di hukum mengandung arti bahwa hukum tidak boleh diskriminasi dan aparat penegak hukum tidak boleh bertindak diskriminatif di dalam penegakan hukum.

Gampangnya, Penegak Hukum (Polisi dan Jaksa) sudah tidak membutuhkan izin tertulis dari Presiden untuk memeriksa Kepala Daerah terkait proses hukum. Kecuali, pemeriksaan yang dilakukan oleh Penegak Hukum tersebut akan berlanjut ke penahanan.

Untuk penjelasan lebih detail, silahkan baca Putusan MK berikut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011

 

Sumber Featured Image : http://www.merdeka.com/peristiwa/icw-buat-parodi-sindir-sby-angkat-patrialis-akbar-jadi-hakim-mk.html

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *