Penelitian ini berusaha untuk memotret lebih dalam peran-peran yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, KPK dan lembaga-lembaga lainnya dalam kepentingan menjamin putusan pemidaan perkara korupsi yang lebih proporsional.

Laporan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bagian. Bagian pertama berisikan pendahuluan. Bagian kedua, memaparkan terkait temuan disparitas putusan pemidanaan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Bagian ketiga mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya disparitas putusan pemidaan perkara.

Kesimpulan dan rekomendasi merupakan bagian akhir atau Bagian keempat. Bagian ini memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian. Sekaligus merekomendasi kepada pihak-pihak terkait untuk bertindak dan memainkan perannya masing-masing.

Policy Paper – Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *